Pengenalan Peraturan Baru untuk Mengendalikan Perjudian di Bangladesh
Pada 1 Juli, Parlemen Bangladesh meloloskan undang-undang baru yang dikenal sebagai RUU Pengendalian Perjudian, bertujuan untuk menghapuskan perjudian dalam segala bentuknya, dari kasino hingga perjudian digital dan kecurangan pertandingan. Aturan ini menggantikan undang-undang lama dari tahun 1867 yang dianggap sudah usang dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini.
Penekanan pada Perjudian Online
Usulan ini diinisiasi oleh Menteri Dalam Negeri, Salahuddin Ahmed, dan diambil dari rekomendasi komite hukum parlemen. Dalam diskusi parlemen, banyak anggota mendukung tujuan utama undang-undang ini, meskipun ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum yang bisa memengaruhi hak individu.
Perdebatan dan Isu Kontroversial
Politisi dari Partai Warga Negara Nasional, Akhter Hossen, menekankan perlunya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum yang dapat menutup situs web atau aplikasi tanpa persetujuan pengadilan. Nazibur Rahman dari Jamaat juga menyoroti konflik potensial dengan Kode Prosedur Pidana.
Respons Pemerintah
Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa menunggu persetujuan pengadilan bisa mengakibatkan hilangnya bukti penting sebelum tindakan diambil, melemahkan upaya penegakan. Ia menambahkan bahwa polisi sudah memiliki kekuasaan serupa melalui undang-undang lain.
Dukungan Oposisi
Ketua Whip Oposisi, Nahid Islam, menyatakan dukungannya meskipun kecewa beberapa amandemen ditolak. Dia menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Hukuman dan Definisi
Berdasarkan peraturan baru, individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian bisa menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun, denda sampai Tk 200.000, atau keduanya. Untuk pelanggaran online, hukuman maksimum mencapai 5 tahun penjara dan denda hingga Tk 1 crore. Sementara taruhan online bisa dikenai hukuman lebih berat hingga 7 tahun penjara dan denda hingga Tk 5 crore.
Ancaman bagi Masyarakat dan Ekonomi
Salahuddin Ahmed menjelaskan bahwa platform taruhan online, virtual private networks, media sosial, akun keuangan palsu, penipuan biometrik, dan sistem pembayaran digital sering digunakan untuk perjudian dan pencucian uang, mengancam stabilitas ekonomi dan sosial serta generasi muda di Bangladesh.
Kategorisasi Aktivitas Perjudian
Undang-undang baru mengklasifikasikan 24 kategori aktivitas perjudian, termasuk yang menggunakan teknologi canggih. Kategorisasi ini diharapkan mempersempit celah hukum dan memperkuat kemampuan penegakan hukum untuk menangani aktivitas perjudian. Melalui peraturan ketat ini, Bangladesh berupaya melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan melakukan penegakan hukum secara adil.
